Peristiwa

7000 Guru Honorer Siap datang ke DPRD Garut dengan Tuntutan Terbitkan SK Guru Honorer.

REDAKSIBERITA.COM, Garut – Aksi kepedulian dan keprihatinan terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa alias guru honorer terus menuai aksi dari berbagai elemen bahkan terus mendapatkan perhatian serius dari seluruh guru honorer se jawa barat bahkan sudah ke tingkat nasional, hari ini ratusan guru honorer melakukan aksi di depan istana presiden RI dengan satu tuntutan agar para honorer bisa diangkat jadi PNS.

Demikian pula di Kab. Garut aksi tersebut terus bergulir dengan cara aksi mogok mengajar di berbagai sekolah baik TK, SD dan SMP. Sebagiannya lagi di masing-masing kecamatan se-Kab. Garut menggelar rapat koordinasi antara Pengurus PGRI Kecamatan dengan pengurus FAGAR Kecamatan serta para Kepala Sekolah untuk membahas teknis pemberangkan aksi jihad guru pada hari selasa ke DPRD Garut.

Salahsatunya di lakukan oleh Pengurus DPC FAGAR Kec. Cibatu dengan Pengurus PGRI Cibatu yang hadiri langsung oleh seluruh para Kepala Sekolah juga para guru honor se-Kec. Cibatu.senin 17/9.

Rapat kordinasi tersebut di pusatkan di aula SDN Keresek 1.Nampak hadir Ketua PGRI Cibatu, Ketua FAGAR Cibatu, Aep Saepudin Korlap FAGAR, Nuryadin Korlap PGRI dan perwakilan dari Polsek Cibatu.
Drs. Dadang selaku Ketua PGRI Cibatu mengatakan bahwa kami telah menempuh prosedur untuk acara aksi Jihad Guru besok, PGRI mendukung para guru honorer untuk menuntut haknya karena mereka telah berjasa membantu para kepala sekolah dalam proses KBM tidak kebayang kalau semua honorer berhenti mengajar maka proses KBM akan terganggu, makanya kami sangat mendukung Aksi tersebut dan kepada para Kepala Sekolah jangan takut ini dan itu, bpk ibu di gaji oleh pemerintah bukan oleh bupati. Ujarnya

Untuk itu kami memohon agar demonya terbit, tidak arogan dan kata-katanya sopan ingat bahwa kita ini adalah guru, jadi demonya harus kondusif tidak boleh anarkis. Imbuhnya penuh harap.

Sementara itu Aep Saepudin Korlap DPC FAGAR Cibatu mengatakan bahwa kita guru honorer adalah profesi yang sangat terhormat, karena walaupun statusnya honorer tetap namanya adalah guru, keberadaan kami di akui oleh DPR RI dengan di syahkannya UU Guru dan Dosen, kemudian sebagian guru honorer sudah banyak yang mendapatkan sertifikasi guru sehingga mendapatkan tunjangan gaji/insentif @ Rp 1,5 juta/bulan dari APBN. Demikian pula untuk guru honorer garut yang tergabung di FAGAR telah diakui oleh Pemkab. Garut dengan telah mendapatkannya uang insentif sebesar @ Rp. 200.00/bulan. Jadi dimana letaknya bahwa guru honorer tidak syah atau ilegal, kalau nilainya juga tidak syah, berarti para pejabat yang ada di garut tidak syah juga karena nilai raportnya tidak semuanya diberikan oleh guru pns, pasti salahsatunya ada yang dari honorer. Ucapnya.

Lebih lanjut di jelaskan oleh Aep bahwa hasil rakor dengan pengurus PGRI dan FAGAR Cibatu, sebanyak 600 orang guru honor akan datang ke DPRD Garut dan di perkirakan sekitar 7000-10.000 guru akan melakukan Aksinya besok dengan satu tuntutan segera terbitkan SK Guru honorer dan segera tetapkan Kadisdik Garut yang devinitif,

kami ingin memiliki Kadisdik yang devinitif bukan PLt karena tidak punya kewenangan dalam pengambilan keputusan sehingga fokus dalam memanajemen serta melakukan pembinaan kepada para karyawan/bawahannya, yang namanya PLt pasti pemikirannya akan terbagi dua, satu sisi pikirannya ada di disdik sedangkan hatinya ada di BKD, jadi moal fokus dalam memajukan dunia pendidikan di Kab. Garut kalau hanya di jabat oleh PLt. Ujarnya tegas.*wahyudin/ahmad77

Related Articles

Close