PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Perguruan Tinggi Bangka (Pertiba), Universitas Muhammadiyah, Universitas Syaikh Abdurrahman Siddiq melakukan aksi damai didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung.
Massa aksi menuntut sejumlah hal yang nilai menyusahkan masyarakat, diantaranya penurunan harga bahan bakar minyak dan stabilitas ekonomi nasional, pengesahan regulasi yang pro-rakyat, pencabutan izin usaha pertambangan di Laut Beriga, serta penolakan rencana pembangunan listrik tenaga nuklir di Pulau Gelasa.
Dalam aksi ini, para mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD, Edi Nasapta dan Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.
Tanah Kaya, Rakyat Susah
Hal itu menurut peserta aksi terlihat dari banyaknya perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan yang bekerja di Bangka Belitung, namun kehidupan masyarakat tidak sejahtera.
Seperti banyaknya perkebunan kelapa sawit, namun plasma yang harusnya diterima masyarakat sesuai undang-undang sebesar 20 persen tapi kenyataan di lapangan baru mencapai 6 persen saja.
Tolak PLTN dan Data BPS
Dalam aksi ini juga para mahasiswa menyampaikan dua poin utama yang menjadi sorotan, yakni status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Pulau Gelasa.
Seperti yang diungkapkan Koordinator Daerah Aliansi BEM Seluruh Indonesia “Kerakyatan” Bangka Belitung, Danil Eko Saputra menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja eksekutif dan legislatif daerah.
Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras agar berbagai persoalan yang sudah berlarut diselesaikan segera.
