PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA. – Penolakan terhadap konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Hutan Lestari Raya (HLR) di wilayah Bangka Selatan semakin menguat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (4/8/) kemarin, aktivis sekaligus putra daerah Batu Betumpang, Muhammad Rosidi, dengan lantang menyuarakan aspirasi masyarakat untuk menolak keberadaan konsesi HTI yang dinilai merugikan rakyat.
“Saya lahir dan besar di Batu Betumpang. Saya tahu persis kondisi sosial, budaya, dan ekologis desa kami. Kami menolak keras tanah kelahiran kami dijadikan objek eksploitasi sepihak oleh korporasi, apalagi tanpa keterlibatan utuh masyarakat!” tegas Rosidi di hadapan unsur DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi.
Rosidi menyebut bahwa konsesi yang dikuasai PT HLR minim transparansi dan jauh dari prinsip keadilan sosial. Warga bahkan mengaku tidak mengetahui batas wilayah konsesi dan merasa dirugikan oleh klaim sepihak yang dilakukan perusahaan.
“Kami akan kawal perjuangan ini sampai ke pusat. Saat ini kami bersama elemen masyarakat sipil sedang menyusun langkah strategis, termasuk mendorong DPRD Bangka Belitung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendesak pencabutan izin HTI dan penghentian seluruh aktivitas PT HLR,” tegasnya.
Tak sendiri, perjuangan Rosidi mendapat dukungan penuh dari wakil rakyat. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPRD Bangka Belitung dari Dapil Bangka Selatan, Yogi Maulana, yang bersuara tegas menolak konsesi HTI tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi keberanian dan ketegasan Yogi Maulana yang berdiri bersama masyarakat. Ini bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat, bukan pencitraan. Wakil rakyat seperti inilah yang kami butuhkan,” ungkap Rosidi.
Lebih jauh, Rosidi mengaku bangga karena Yogi Maulana bukan hanya sebagai anggota dewan, tetapi juga merupakan sosok anak muda asal Bangka Selatan yang kini menjadi bagian dari tim kuat Presiden Prabowo Subianto. “Kami bangga karena suara dan perjuangan kami didengar oleh orang muda dari tanah kami sendiri, yang kini punya posisi strategis di lingkaran pemerintahan pusat. Ini menjadi harapan besar bagi rakyat di desa-desa,” ujarnya.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigujaya. Namun sayangnya, pihak PT HLR tidak hadir dalam forum resmi tersebut.
Menanggapi hal ini, DPRD menyatakan bahwa pada RDP lanjutan, perusahaan wajib hadir untuk memberikan klarifikasi. Jika tetap mangkir, pemanggilan akan dilakukan secara paksa melalui mekanisme aparat penegak hukum.
Rapat juga turut dihadiri sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Babel, Dinas Pertanian, serta unsur kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hutan Lestari Raya belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi atas polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
