PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Sorotan tajam disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait aktivitas PT BPP yang beroperasi di wilayah Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.
Hal itu ditegaskan Yogi Maulana, yang menilai kondisi saat ini terjadi tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan meminta agar perusahaan menghentikan sementara seluruh kegiatannya terlebih dahulu sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat setempat.
“Kondisi seperti ini tidak dapat ditoleransi yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pemerintah membiarkan perusahaan tetap beroperasi, padahal belum ada musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat setempat? Tolong dengarkan aspirasi kami, jangan mengabaikan hal ini,” tegas Yogi ketika mengikuti audiensi bersama Forum Peduli Masyarakat Bangka di DPRD Babel, Kamis (11/6/2026).
Lanjutnya, perusahaan tidak boleh merasa memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan masyarakat, lahan dan hutan di wilayah tersebut merupakan warisan turun-temurun yang telah dikelola oleh warga selama berpuluh-puluh tahun.
“Perusahaan datang belakangan, namun dalam waktu singkat sudah menimbulkan kerusakan. Bahkan ketika masyarakat berusaha memperbaiki apa yang rusak, justru dilaporkan kepada pihak berwenang, ini sangat tidak adil,” ungkapnya.
