Pemerintahan
Trending

Asep Nurjaman: Program BPNT Kab Garut Adanya Indikasi Korupsi Berjamaah Dan Bancakan Oleh Oknum Dinas

REDAKSIBERITA.COM – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diturunkan Pemerintah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu,sebagai pengganti Raskin yang sebelum nya bisa dikatakan gagal dengan kisruhnya baik penyaluran maupun pengadaan bahan baku yang tidak sesuai/layak untuk dikonsumsi sampai dengan data penerima yang tidak tepat sasaran.

Ketua DPP FPPG Asep Nurjaman Ketika di wawancara oleh team redaksiberita.com

Dikabupaten Garut program BPNT lebih kisruh bahkan ini di jadikan ajang penyelewengan adanya dugaan korupsi yang terorganisir bahkan ada indikasi dijadikan korupsi berjamaah menurut Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG).

Ketika dijumpai wartawan Redaksiberita.com ketua DPC FPPG Asep Nurjaman,mengemukakan carut marutnya BPNT yang pertama yang dijadikan penemuan di kecamatan Bayongbong ini yang seharusnya pembagian selama 1 Bulan sekali ini malah 3 bulan sekali ini sudah jelas melanggar pedoman umum dan juknis BPNT.

Beras yang dianggap tidak layak

Kedua di daerah desa cinta rasa kecamatan samarang pemberian dengan beras yang tidak layak karena ini beras raskin dengan indikasi ada permainan pihak suplayer dan pihak kecamatan serta pihak desa dan kalau benar pihak desa tidak menerima kenapa tidak di balikan lagi,” ucapnya.

Dan penemuan hasil kita bahwasanya team kordinasi pemerintah kabupaten Garut tidak berjalan sesuai dengan undang-undang karena kalau sudah di SK Bupati sebagai penanggungjawab harus mengintruksikan kepada bawahan nya yang pertama sekda dan yang kedua sekretarisnya dinas sosial,” tuturnya

Dan yang paling fatal adalah ibu Elka dan sekretaris nya Ibu Ecin karena menunjuk salah satu perusahaan yang tidak verifikasi terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme dan prosedural dengan kata lain tidak melalui lelang dan ini yang menjadi awal carut marutnya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” sambungnya

BPNT ini menjadi ajang bancakan karena bank ( BNI ) yang menjadi penyalurnya tidak melakukan pendampingan saat KPM ini mau melakukan pencairan, serta BNI dengan sengaja melanggar pedum tidak membuat dokumen dengan pihak agen agar agen ini benar-benar resmi serta pihak BNI tidak mengecek kartu kartu yang tidak aktif selama ini,” ujarnya

” Salah satu contoh di daerah Pameungpeuk salah seorang paman dari anggota FPPG sebagai agen yang ditunjuk oleh BNI tetapi kenapa setiap pengesekan pihak Kepala Desa Mandala kasih harus di lakukan ke desa yang lain padahal di desa mandalakasih tersebut ada agen yang di tunjuk oleh BNI ”

Jadi pada intinya ada indikasi korupsi berjamaah antara team Kordinasi, Dinsos, BNI,TKSK. Padahal seharusnya team Kordinasi kabupaten membentuk team kordinasi kecamatan dan team kordinasi desa,” ungkapnya

Seharusnya sebelum program diluncurkan pihak dinsos dan TKSK dahulukan sinkronisasi data karena data yang sekarang ini bukan data yang update tetapi data tahun 2012, serta pihak bank persiapkan mesin edisi bentuk agen secara resmi baru dan bentuk team kordinasi seharusnya efektif kan dan berikan sanksi apabila tidak di jalankan,” kata Asep

Harapan saya stop dahulu program BPNT perbaiki data serta sistemnya karena selama ini sangat carut marut karena selam ini tidak tepat sasaran,” pungkas Asep Ketua FPPG. ( A.Solihin)

Editor: Ahmad77

Related Articles

Close