Pemerintahan
Trending

Birokrasi Salah Kaprah ! Siapa Yang Di Salahkan ???

Penulis: Ahmad77

Redaksiberita.com – Birokrasi ternyata masih menjadi bahan sorotan yang selalu mendapat kritik tajam publik, hal itu bukan tanpa disertai sebab dan latar belakang, carut marut dunia biorkrasi Indonesia masih menjadi rapor merah pemerintah. Beberapa gerakan perubahan seperti revolusi mental dan reformasi birokrasi telah diusung sebagai senjata untuk menebas beragam stigma buruk birokrasi yang semakin hari bukannya semakin pulih, malah semakin dipandang minim perubahan. Banyak kalangan menilai, terutama kalangan intelektual, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarkat pada umumnya, pesimistis terhadap kondisi birokrasi yang memang belum dirasakan mengalami perubahan berarti. Bahkan terkesan muncul anggapan bahwa permasalahan birokrasi di negeri ini tidak bisa diatasi dengan konsep gagasan semata.

Potret birokrasi di Indonesia sedikit banyaknya masih mengadopsi pandangan realistis Karl Marx, di mana birokrasi dibentuk bukan untuk melayani masyarakat justru melayani kelompok mayoritas atau kelompok tertentu yang mempunyai kekuatan atau pengaruh besar dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, model birokrasi Indonesia juga digambarkan cenderung berorientasi pada model birokrasi legal-rasional Max Weber, yakni kekuasaan birokrasi sebagai tipe kekuasaan yang paling murni, ditandai oleh peraturan atas undang-undang sebagai ganti ketergantungan pribadi berdasar kemampuan pejabat kualifikasi profesional dan disiplin.

Jika melihat corak model kedua pemikiran di atas, agaknya memang wajah birokrasi di negeri ini mengarah pada kedua ciri tersebut. Model birokrasi realistis seolah memperlihatkan pergeseran peran dan fungsi perangkat birokrat yang banyak diintervensi bahkan dipolitisasi. Misalnya bila musim pemilihan kepala daerah tiba, kaum birokrat akan selalu menjadi sasaran politisasi kekuasaan, berdampak pada destruktif netralitas birokrat, kasus keterlibatan PNS yang kerap mendua dan memihak bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu, dan mungkin itulah yang kita sebut dengan tradisi.

Dalam pembinaan manajemen ASN, pemerintah memiliki Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan fungsi dan tugasnya dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara nasional, melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepegawaian agar berjalan sesuai koridornya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam tataran pengkajian kebijakan manajemen ASN dan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Artinya, secara tataran kelembagaan, pemerintah sudah memiliki wadah dalam melancarkan gerakan reformasi birokrasi. Jika pergerakan reformasi birokrasi Indonesia belum juga mengalami revolusi dan transformasi apapun, peran dan fungsi lembaga pemerintahan di atas perlu dipertanyakan…???????

Part 1

Related Articles

Close