PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Kasus perundungan yang berakhir dengan dugaan penganiayaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Darrol Abror, mendapat sorotan keras dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heriyawandi.
Menurutnya, kejadian ini sangat mencoreng dunia pendidikan di daerah dan menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan serta manajemen internal.
“Kejadian ini mencoreng dunia pendidikan kita di Bangka Belitung. Pesantren yang notabenenya berada di bawah pengawasan Kementerian Agama, sepertinya pengelolaannya memang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Heriyawandi ketika dihubungi melalui telpon salah seorang awak media, Rabu (15/4/2026).
Heriyawandi mengungkapkan bahwa insiden yang terbuka saat ini bukanlah kejadian pertama kali. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Komisi IV, banyak kasus serupa yang sebenarnya sudah terjadi, namun selama ini hanya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak terekspos secara luas.
“Yang terjadi hari ini adalah eskalasi dari banyak kejadian, yang kami juga menerima laporannya, tetapi kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sangat kita sayangkan karena di lingkungan sekolah seharusnya menjadi kawah candradimuka untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas, terutama akhlak,” tegasnya.
Ia menilai bahwa budaya senioritas yang tidak terkontrol, masalah pencurian, hingga kekerasan fisik seolah sudah menjadi tradisi yang berlangsung bertahun-tahun dan kini meledak menjadi “bom waktu”.
“Informasinya banyak sekali yang masuk, walaupun itu diselesaikan secara kekeluargaan. Ini bukan hanya sekali terjadi. Mungkin sudah terjadi bertahun-tahun sehingga jadi tradisi, dan akhir-akhir ini eskalasinya semakin memuncak, bahkan sampai menggunakan alat bantu,” tambahnya.
Salah satu hal yang disoroti adalah akses yang sulit dilakukan oleh pihak pengawas. Heriyawandi mengaku saat tim Komisi IV DPRD melakukan kunjungan kerja, pihaknya tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan pondok.
