Pemerintahan

Dadang ; Jika Bupati Tidak Konsisten Dengan Pernyataannya Kami Akan Menggunakan Hak Kami Sebagai Anggota DPRD

REDAKSIBERITA.COM, Garut – Akhirnya steatmen pun terjawab Komisi A DPRD Garut melakukan konsultasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Ketika redaksiberita.com menemui Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat menjelaskan bahwa SK penugasan secara regulasi sudah diberikan ruang oleh Peraturan Sekjen (Persekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No1 tahun 2018. Dimana, semua honorer yang mengajar di sekolah negeri harus diberi SK oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai bagian dari Pemda.

“Dan Hari ini, tuntutan dari guru honorer terkait SK Penugasan dikabulkan Pak Bupati yang mengacu pada Permendibub No8 tahun 2017. Sebagaimana diubah Permendikbud No1 tahun 2017 dan Persekjen Kemendikbud No1 tahun 2018,” kata Sekretaris Komisi A.

Kini permasalahan SK Penugasan sudah beres paling lambat per tanggal 1 Oktober 2018, para guru honorer sudah menerimanya.ucap Dadang

Selanjutnya, jika Bupati Garut tidak konsisten dengan pernyataannya, pihaknya akan langsung menggunakan hak-hak anggota DPRD.

“ Jika Bupati tidak konsisten, tentunya kami akan menggunakan hak-hak kami selaku anggota DPRD,” pangkas Dadang.

Laporan Ahmad77

Related Articles

Close