PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya telah melakukan audiensi dengan perwakilan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung.
Pertemuan ini membahas penyampaian aspirasi dan pernyataan sikap terkait bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP), serta isu pengiriman pasukan TNI ke Palestina.
“Jadi kami sekitar tiga hari yang lalu mendapatkan surat dari Forum Ulama Bangka Belitung yang terdiri dari habaib, ustadz dan ustadzah seluruh Bangka Belitung. Hanya karena terjadwal nya hari ini, saya dan Pak Edi Nasapta menerima kedatangan mereka,” ujar Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Kamis (5/3/2026).
Didit menjelaskan bahwa inti dari kedatangan para ulama dan perwakilan umat Islam tersebut adalah agar DPRD Babel menyampaikan aspirasi mereka mengenai keikutsertaan Indonesia dalam BOP, serta penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina.
“Inti kedatangan mereka, agar DPRD Babel menyampaikan aspirasi para ulama ini mengenai BOP, dan penolakan terhadap pengiriman pasukan TNI ke Palestina. Di sini tugas DPRD Babel hanya meneruskan, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah,” jelasnya.
Didit menegaskan bahwa surat yang berisi sejumlah poin aspirasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga yang berwenang menindaklanjuti kebijakan tingkat nasional.
“Makanya surat ini nantinya akan kami sampaikan langsung aspirasi para ulama tadi, ada beberapa poin ke DPR RI,” pungkasnya.
Dengan diterimanya aspirasi ini, DPRD Bangka Belitung menunjukkan komitmennya dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat, serta menampung berbagai pandangan terkait isu-isu nasional yang berkembang.
Dalam audiensi tersebut, para tokoh umat menyampaikan aspirasi yang menuntut pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan luar negeri terkait konflik Palestina-Israel.
Pernyataan Sikap Habaib, Asatidz & Tokoh Umat Bangka Belitung Menolak Board of Peace dan Menyerukan Pembebasan Palestina
Pernyataan sikap yang disampaikan kepada pimpinan serta anggota DPRD Bangka Belitung dihadapan Habaib, Asatidz dan Tokoh Umat Bangka Belitung mengeluarkan sikap bertajuk “Menolak Board of Peace dan Menyerukan Pembebasan Palestina”.
Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh tragedi kemanusiaan dan kejahatan perang yang masih berlangsung di Palestina hingga Februari 2026, akibat agresi militer zionis Israel yang didukung penuh oleh Amerika Serikat.
Berikut adalah poin-poin utama dari pernyataan sikap tersebut:
1. Menolak Board of Peace sebagai Instrumen Intervensi Asing.
Habaib, Asatidz, dan Tokoh Umat menolak Board of Peace (BoP) karena dianggap bukan solusi damai yang adil, melainkan instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan baru yang berpotensi mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza. Mereka menegaskan bahwa perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan hanyalah ilusi yang menyesatkan.
2. Menyerukan Presiden Indonesia Keluar dari BoP.
