PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk periode bulan April tahun 2026 di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), pada Senin (18/5/2026) yang dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbagai hal dibahas mulai dari progres realisasi anggaran, kendala pendapatan daerah, hingga langkah strategis pembenahan tata kelola pendapatan asli daerah.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin kepada awak media usai memimpin rapat yang juga dihadiri Wakil Wali Kota, Dessy Ayutisna menegaskan bahwa evaluasi bulanan ini merupakan bentuk pengawasan ketat kinerja seluruh jajaran pemerintahan.
Menurutnya, setiap pejabat yang ditempatkan di OPD memiliki beban tugas berat dalam melayani masyarakat, sehingga capaian kerjanya wajib diukur dan dievaluasi secara berkala.
“Ya tentu semangat baru, ya. Mereka ditempatkan, diberi amanah di OPD masing-masing dan mempunyai tugas masing-masing. Semua tugasnya berat ya, untuk kita menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat,” kata Prof Saparudin.
“Kinerja mereka harus kita pantau, kita ukur setiap bulan. Baik kinerja dalam pelaksanaan kegiatan maupun kinerja dalam realisasi keuangan. Jadi setiap tanggal 15 setiap bulan kita evaluasi secara rutin, sehingga kami terus bisa memantau,” ujarnya.
Lebih lanjut dipaparkan Prof Saparudin, memasuki triwulan kedua tahun anggaran melaporkan secara umum realisasi pendapatan maupun penggunaan anggaran sudah berjalan di atas angka 30 persen.
Meski demikian, sejumlah sektor pendapatan, khususnya dari retribusi, belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini bukan karena kinerja buruk, namun lebih dikarenakan siklus waktu penyetoran pendapatan yang memang jatuh tempo di akhir tahun.
“Secara umum realisasi pendapatan dan realisasi penggunaan itu sudah masuk ke pemenuhannya karena ini triwulan kedua ya. Jadi rata-rata secara umum sudah di atas 30 persen, tapi beberapa retribusi memang belum mencapai target, salah satunya misalnya penyelesaian rumah-rumah guru, datanya sedang diproses dan realisasinya baru masuk di akhir tahun,” jelas Prof Saparudin.
“Kemudian ada pendapatan dari Bangun Guna Serah (BGS), itu biasanya jatuh temponya di triwulan ketiga atau keempat, jadi sekarang belum kelihatan. Semua sudah kita analisa, dan publik pun berhak tahu agar kita transparan dan ber-akuntabilitas tinggi,” paparnya.
Sementara itu, untuk sektor pajak daerah, capaiannya tercatat hampir menyentuh angka 35 persen. Penurunan penerimaan hanya terlihat spesifik pada sektor pajak burung walet, yang dinilai Pemkot Pangkalpinang mengalami penurunan drastis jumlah pembudidayaan di Kota Pangkalpinang.
Terkait informasi mengenai sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang tersisa sekitar Rp 6 miliar, Prof Saparudin menjelaskan dana tersebut akan menjadi solusi penyelesaian kekurangan pembayaran program Jaminan Kesehatan Nasional atau UHC.
