BELITUNG, REDAKSIBERITA – Pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menggelar Focus Group Discussion, guna mendapatkan masukan dari publik terus dilaksanakan PT Timah (Persero) Tbk di wilayah operasional perusahaan.
Kali ini FGD dilaksanakan di Gedung Serba Guna, Kantor Bupati Belitung, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (2/7/2026).
FGD ini menjadi wadah bagi PT Timah Tbk untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, guna menyelaraskan program pengembangan masyarakat dengan kebutuhan serta potensi daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta instansi terkait yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Melalui pembaruan dokumen RIPPM, PT Timah Tbk berupaya memastikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyambut baik inisiatif PT Timah Tbk yang dinilai membuka ruang dialog dan kolaborasi, dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Seperti diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki yang dilansir dari www.timah.com, menyampaikan bahwa FGD menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan program pemberdayaan yang dijalankan perusahaan.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas peluang usaha, serta memperkuat kemandirian masyarakat.
Pemerintah daerah juga menilai RIPPM merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Dalam mendukung pembangunan daerah, berbagai sektor dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, pertanian, perikanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
