Oleh: Chairul Aprizal
Konsep program makanan bergizi gratis (MBG) tampaknya masih belum menemukan formulasi ideal. Semenjak pertama kali dilakukan ujicoba, kebijakan prioritas untuk masa pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka ini terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritik yang sifatnya membangun dari masyarakat ini dijadikan bahan evaluasi oleh Presiden Prabowo untuk terus memperbaiki kekurangan dari program MBG ini. Disisi lain ini menandakan pemerintah selalu terbuka dengan setiap kritikan yang gencar muncul tetapi juga tidak menyurutkan niatnya untuk tetap melanjutkan janji politiknya.
Dengan MBG Prabowo ingin memastikan kalau anak-anak Indonesia bisa mendapatkan gizi seimbang secara merata demi menjadikan Indonesia lebih baik dimasa yang akan datang. Keseriusan ini ditandakan dengan prioritas anggaran yang lebih besar untuk mendukung MBG ketimbang program kementerian lainnya. Makanan Bergizi Gratis yang sudah dilakukan ujicoba disetiap daerah wilayah Indonesia mulai dari tingkat SMA, SMP, dan SD terus menjadi perhatian pemerintah dan pemerhati kebijakan. Program sebesar Rp.71 triliun yang sudah dialokasikan oleh Presiden sebelumnya ini tampaknya masih meraba-raba formula idealnya.
Pada implementasinya, dengan dikordinatori oleh Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk langsung oleh Prabowo, program ini sempat berubah-ubah opsi menu dan otak-atik biaya. Agar program ini dapat menjadi jawaban untuk angka kematian ibu, anak kurang gizi, stunting, anemia, dan dampak positif lainnya maka perlu dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tujuan. Program MBG yang terlaksana dengan baik tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berefek kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan begitu program MBG adalah investasi besar yang perlu dikerjakan secara bersama-sama terintegrasi dengan segala sektor.
Dapat dimaklumi apabila ada suatu kebijakan atau program baru yang mendapat beragam respon sehingga memerlukan revisi dalam proses tumbuhnya. Justru hal itu menandakan sesuatu yang baik agar dapat menemukan Formulasi tepat dalam implementasinya yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses ini untuk mematangkan program Makanan Bergizi Gratis.
Pernah ada pernyataan yang mencoba mewacanakan susu ikan sebagai alternatif menggantikan susu sapi. Wacana ini langsung menuai polemik di masyarakat. Wacana susu ikan ini sempat dibenarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo mengatakan susu ikan itu baru diperkenalkan kepada Badan Gizi Nasional. Menurutnya susu ikan yang dikelola dengan baik itu bisa mencukupi program MBG. Susu ikan dinilai lebih murah daripada susu sapi untuk meringankan beban anggaran. Apalagi opsi penggunaan susu sapi yang harus memaksa impor sapi banyak mendapatkan kritikan. Badan Gizi Nasional menerima setiap usulan yang diajukan termasuk susu ikan yang akan diuji coba sebagaimana dikutip dalam media detikFinance November lalu.
Tentang anggaran perporsi setiap anak program MBG ini masih terjadi kebimbangan. Awalnya Badan Gizi Nasional memetakan anggaran satu anak untuk MBG adalah Rp.15.000. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan harga segitu sudah mencakup menu beras, ayam, telur, sayuran, dan susu. Kemudian muncul kontroversi dimasyarakat ketika ada hembusan untuk menurunkan harga menjadi Rp.10.000 per porsinya. Dalam perhitungannya meyakini setiap daerah dengan harga Rp.10.000 sudah mencukupi untuk kebutuhan gizinya. Prabowo Subianto memutuskan penetapan anggaran MBG Rp.10.000 bersamaan dengan penetapan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen mulai 1 Januari nanti. Namun anggaran disebut tidak masuk akal dan terkesan frustasi karena terlalu memaksakan. Beragam kritik disampaikan terkait penurunan harga menjadi Rp.10.000.
Salah satu kritik pedas dilontarkan oleh Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri yang dikutip dari media Tempo. “Ku hitung Rp 10.000 toh. Sekarang harga-harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” ucap Ketua PDIP. Menu makanan bergizi Rp.10.000 di era sekarang ini tidak relevan bagi masyarakat umum tapi kembali lagi pemerintah pasti punya strategi untuk membuatnya tercukupi sesuai dengan kebutuhan gizi. Meskipun begitu Badan Gizi Nasional angka ini sesuai dengan hasil uji coba di wilayah Jawa saja, kemungkinan tidak cocok untuk wilayah diluar pulau Jawa.
