Hukum

FPPG: Hukum Harus Di Tegakan Berhentikan Sdr Kuswendi Sebagai Kadispora Kab Garut

REDAKSIBERITA.COM, Garut – Ketua Umum DPP Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) berpendapat bahwa Bupati Garut, Rudi Gunawan diduga sama sama melindungi kejahatan yang terorganisir dan masif ini, lihat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pejabat yang sudah ditetapkan menjadi tersangka bisa diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya. Minggu ( 03/03/2019)

“Di Undang-Undang ASN jangankan divonis, PNS jadi tersangka juga sudah harus diberhentikan. Artinya Bupati Garut harus mengacunya ke Undang-Undang ASN”

Asep Nurjaman  membeberkan dalam UU ASN itu ada yang disebut pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. Pada pasal 87 ayat 2 disebutkan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Sebagai kepala daerah, Rudy siap membela anak buahnya yang dituduh melanggar hukum terkait perizinan lingkungan pembangunan tersebut. “Saya nanti akan berargumentasi, membangun apa di situ, kan belum apa-apa, saya menjadi saksi,” katanya.

Terkait memberhentikan sementara jabatan kepala dinas yang menjadi terdakwa, Bupati dengan tegas tidak akan memberhentikannya, karena ancaman hukumannya hanya tiga tahun, bukan lima tahun. “Dinonaktfikan itu kalau ditahan, ini kan ancaman hukumannya tiga tahun,” katanya. ( A. Solihin )

Editor Ahmad77

Related Articles

Close