PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Disiplin, efisiensi anggaran, serta peningkatan etos kerja Aparatur Sipil Negara menjadi satu hal penting yang ditekankan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Upacara Bulanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel Tahun 2026, yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026) yang diikuti oleh seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemprov Babel.
Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa upacara bulanan bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh pegawai diminta terus menumbuhkan budaya kerja yang positif, produktif, profesional, dan bertanggung jawab.
Namun dalam penyampaiannya, Gubernur Hidayat Arsani lebih banyak menyoroti persoalan kedisiplinan pegawai, yang menurutnya menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat.
Ia mengakui bahwa selama masa kepemimpinannya masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. Kendati demikian, dirinya terus melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor pemerintahan.
“Saya terus berupaya memperbaiki dan mengevaluasi berbagai kekurangan yang ada. Saat ini sekitar 90 persen jabatan eselon II sudah terisi pejabat definitif agar dapat memperkuat organisasi dan mendukung jalannya pemerintahan secara optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Hidayat Arsani juga menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mendukung kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI).
Salah satu langkah yang diterapkan Pemprov Babel adalah, pengendalian perjalanan dinas. Menurutnya, penggunaan anggaran harus dilakukan secara bijak, merata dan tepat sasaran agar keuangan daerah tetap sehat di tengah kebijakan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan, kebijakan penghematan yang dilakukan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif, di antaranya kemampuan pemerintah untuk tetap membayarkan hak-hak pegawai seperti gaji PPPK, PPPK paruh waktu, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi ASN.
