PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Bawaslu Kota Pangkalpinang menggelar Ngabuburit Pengawasan secara daring dengan tema “Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu: Teori Konstitusi Nusantara dan Etika Elektoral bagi Demokrasi Indonesia.”
Kegiatan yang digelar pada Selasa (3/3/2026) melalui zoom tersebut diikuti jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Kota Pangkalpinang, perwakilan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta peserta dari berbagai daerah menghadirkan narasumber Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., Adv., Managing Director Firma Hukum Hendrajat sekaligus penggagas Teori Konstitusi Nusantara.
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali dalam kesempatan ini menyampaikan, bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan di masa non-tahapan.
“Kegiatan ini menjadi energi segar bagi kami di jajaran pengawas pemilu. Terlebih Kota Pangkalpinang memiliki dinamika kepemiluan yang menuntut kesiapan SDM secara utuh. Di masa non-tahapan inilah momentum terbaik untuk meng-upgrade kapasitas, memperkuat moralitas, dan meneguhkan komitmen kelembagaan,” ujar Imam.
Ia menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia bukan hanya menyangkut aspek teknis pengawasan, tetapi juga menyentuh dimensi integritas dan etika demokrasi.
Sementara itu, dalam pemaparannya Dr. Hendra Sudrajat menekankan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa krisis etika, praktik politik uang, dan polarisasi legitimasi. Karena itu pengawasan pemilu harus melampaui pendekatan administratif dan berbasis pada nilai moral-spiritual.
Menurutnya, ramadhan merupakan momentum pembentukan moral publik yang relevan dengan penguatan etika elektoral. Nilai amanah, sabar, jujur, transparansi, dan takwa harus menjadi fondasi dalam membangun legitimasi demokrasi.
“Demokrasi yang kuat bukan hanya soal legalitas, tetapi legitimasi moral. Pemilu yang jujur akan melahirkan penerimaan publik yang lebih kokoh,” jelasnya.
