Hukum

HMI Angkat Bicara Terkait Isu Gay Yang Marak Di Garut

REDAKSIBERITA.COM –¬†Pantauan JuggalaNews, Terkait isu yang saat ini sedang menjadi perbincangan di Garut tentang keberadan grup Gay di Kabupaten Garut, yang konon mayoritas anggotanya adalah anak sekolah menengah pertama dan atas, HMI ikut bersuara tentang isu ini. Menurut penjelasan Wildan Ketua HMI Garut, isu seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Garut, karena ini sudah menyangkut moral anak-anak kita, di khawatirkan semakin banyak ana-anak kita terjerumus pada perkumpulan yang jauh dari nilai-nilai islam, ucapnya. Kamis (11/10)

Didalam pasal 1 angka 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan, jelasnya.

Hal tersebut secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi pasal 20 UU 12 Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelangaraan perlindungan anak.

Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, paparnya.

Harus ada solusi tuntas dalam menyelesaikan permasalahan Gay ini. Solusi ini haruslah mencegah, menghentikan pelaku sekaligus menyelesaikan permasalahan penyimpangan seksual yang sedang mendera negeri ini. Dalam islam, solusi pertama adalah negara bertanggung jawab dalam membina keimanan masyarakatnya, karena keimanan adalah benteng pertama yang bisa menghindarkan atas semua penyakit kemaksiatan. Kedua, secara sistemik negara pun harus ikut campur untuk menghilangkan pornografi yang melibatkan media cetak ataupun elektronik.

Apalagi dari informasi yang kami dapat grup itu sudah memiliki kurang lebih 2000 anggota, tentu ini menjadi kekhawatiran semua elemen masyarakat. Hmi menekankan kepada pemerintah agar sesegera mungkin dapat menemukan inisiator pembuatan grup tersebut, Lebih Lanjut Ketua HMI Mengapresiasi Instansi-Instansi terkait cepat tanggap pada isu Ini, pungkasnya.

Related Articles

Close