PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Pemerintah Provinsi menggelar Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/ Wali Kota se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi pada Kamis (7/5/2026) tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, di antaranya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan wilayah pertambangan, serta percepatan reforma agraria guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Gubernur Hidayat Arsani yang memimpin langsung rapat koordinasi mengungkapkan sejumlah isu strategis tersebut menjadi hal yang sangat penting dibahas, karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Dalam rakor ini kita mencari titik terang berapa jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Babel ini, baik IUP PT Timah juga swasta,” kata Gubernur Hidayat Arsani.
Menurutnya, rapat koordinasi ini juga menjadi langkah awal, untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset daerah serta tata ruang di Babel yang selama ini belum tertata secara optimal.
Dia menjelaskan pemerintah daerah ingin mengetahui secara pasti berbagai persoalan tata ruang dan pertambangan, mulai dari tumpang tindih lahan, hingga IUP yang bersentuhan dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
“Rakor ini untuk menginventarisir seluruh aset Babel dan tata ruang. Contohnya, berapa yang tumpang tindih, berapa IUP yang tidak produktif dan IUP yang bersentuhan dengan hutan lindung, dan hutan produksi. Itu kita mau inventarisasi dan akan kita bawa ke panitia khusus DPR RI,” ujarnya.
Gubernur Hidayat Arsani meminta agar Bupati/ Wali Kota setelah rapat koordinasi ini segera mengecek tata ruang di wilayah masing-masing.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Babel berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di daerah itu. (***)
