Peristiwa

Ketika Hutan Rusak Siapa Yang Akan Di Salahkan

REDAKSIBERITA. COM – Data kerusakan akibat perambahan hutan di kabupaten Garut dan Bandung seluas 340.38 ha (BKSDA 2005), kerusakan hutan inilah yang diduga memberikan dampak terjadinya Banjir Badang Cimanuk tahun 2016 lalu dan tanah longsor dibeberapa titik.

Di kabupaten Garut sendiri Cagar Alam (CA) Papandayan dan Kamojang merupakan daerah penting di lindungi berdasarkan penetapan tahun 1924 sebagai cagar alam, yang pengelolaanya oleh BKSDA Jabar II. Perlindungan meliputi tiga tipe vegetasi utama yaitu vegetasi kawah, hutan campuran dan padang rumput disamping daerah penting juga dilindungi burung yang hampir punah diantaranya elang jawa, luntur gunung dan 16 jenis burung lainnya.

Menurut Ketua Gerakan Hejo Kabupaten Garut Ratno Suratno atau yang akrab disapa Wa Ratno CA Papandayan dan Kamojang adalah merupakan hulu tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) besar Jawa Barat yakni Sungai Cimanuk, Sungai Citarum dan sebagian DAS Ciwulan.

Keterangan dari Wa Ratno yang diwawancara redaksiberita.com di Sekretariat Gerakan Hejo Jalan Pembangunan Garut mengatakan SK no 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2018 adalah merupakan manivestasi jawaban atas Kerusakan lingkungan yang sukar di perbaiki, apalagi jika kerusakan itu di satukan dengan kerusakan hutan produksi yang di kelola PERHUTANI. Senin (28/01).

“Alih fungsi dan pembalakan liar yang saya kira ketidak mampuan menjaga dan melindung kawasan yang menjadi tanggung jawab pemangku hutan, dan yang saya pertanyakan sebelum SK menteri LHK di tanda tangani, apakah tim kajian telah melakukan rangkaian kajian persoalan atas lingkungan, terhadap pengelola panas bumi ?.” tanya Wa Ratno.

Wa Ratno berpendapat justru dengan di turunkannya SK MENLHK ada ke khawatiran di tunggangi atas pengalihan status CA ke TWA oleh para pengusaha parawisata, tidak lagi kawasan panas bumi.

“Kerusakan lingkungan atas hutan dan sumber daya alam dalam wilayah penyangga kehidupan dan menjaga fungsi wilayah tersebut telah gagal dilindungi (uu no 5 thn 1990. Pasal 33 dan 40 ) oleh pengelola BKSDA Jabar II diantaranya ada sembilan kegiatan yang dilakukan masyarakat atas CA Papandayan dan Kamojang yakni, 
Perburuan, aksesibilitas, bertani, memanfaatkan sumber air, mencari madu, mengumpulkan jamur, rekreasi, mencari kayu bakar serta
mengembala dan makanan ternak.”imbuhnya.

Jadi menurut Wa Ratno ke sembilan kegiatan masyarakat sekitar hutan adalah merupakan bagian dari penyebab kerusakan Cagar Alam secara masif dan pasti.

“Bagi pemilik WKP Panas Bumi yang keberadaanya berada di kawasan Cagar Alam, seperti Star Energi dan PGE, memiliki peran besar atas kerusakan lingkungan dan vegetasi Cagar Alam di kawasan pengelolaannya, karena tidak berjalannya fungsi kontrol dan larangan tegas atas kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.”tukasnya.

Wa Ratno menambahkan sangat kecil persentase dari ribuan hektar kawasan Cagar Alam yang dipergunakannya, akan tetapi dampak ikutan yang ditimbulkan berpuluh kali lipat seperti pembukaan lahan, lebar jalan untuk ke setiap sumur produksi.

“Mungkin hanya 1 – 2 km tapi ikutannya, masyarakat merambah atau bertani di kanan kiri jalan di sepanjang jalan tersebut dengan lebar tak terbatas.” imbuhnya.

Wa Ratno berfikir sanksi tegas diperlukan bagi perlindungan kelangsungan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nabati, sumber daya hewani dan non hayati yang membentuk ekosistem dapat dimanfaatkan secara kesinambungan demi keaneka ragaman dan nilainya.

“Sanksi tegas sangat penting di tegakan terhadap para pemilik kawasan pemegang pengelolaan WKP Star Energi dan PGE, pengelola kawasan BKSDA Jabar II. Masyarakat perambah dan alih fungsi lahan. Penegakan hukum yang tegas dan pasti, akan memberikan dampak lingkungan lestari.” pungkasnya.

Wa Ratno menginginkan SK no 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2018, sebaiknya di kaji kembali untuk diberlakukan, karena terindikasi di paksakan karena ketidak mampuan menjaga hutan lestari dan cagar alam sebagai kawasan telah rusak dan porak poranda. SK tersebut berkesan melepas tanggung jawab pemangku kepentingan atas status Cagar alam ke TWA sekaligus kekhawatiran di tunggangi para penggiat parawisata/investor tanpa memperdulikan akibat kerusakan hutan.

( Ahmad77)

Related Articles

Close