PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti pentingnya peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan dana zakat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu mereka yang membutuhkan, Selasa (7/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Didit mengaku terkejut mengetahui bahwa anggaran operasional yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk BAZNAS Provinsi saat ini hanya berkisar Rp120 juta per tahun.
Menurutnya, jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab besar yang diemban lembaga tersebut.
“Saya kaget, ternyata biaya operasional BAZNAS itu hanya dianggarkan oleh APBD Rp 120 juta. Pertanyaannya, di mana pemerintah hadir?” tanya Didit.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, seharusnya biaya operasional BAZNAS menjadi tanggung jawab penuh APBD.
Hal ini dilakukan agar dana zakat yang diterima dari masyarakat (muzakki), tidak terpakai untuk keperluan administrasi atau operasional kantor.
“Itu mengamanatkan bahwa biaya operasional BAZNAS Provinsi ditanggung APBD, sehingga mereka tidak mengganggu dana-dana para muzakki. Walaupun secara syariat dan aturan diperbolehkan, tetapi kurang etis rasanya secara moril,” jelasnya.
Saat ini, tercatat sekitar 5.045 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangka Belitung menjadi potensi pembayar zakat profesi.
Namun, Didit mengakui masih adanya penurunan kepercayaan atau trust issue di masyarakat akibat permasalahan di masa lalu.
Meski demikian, ia meminta semua pihak untuk melihat ke depan dan memberikan kepercayaan penuh kepada kepengurusan BAZNAS yang baru dilantik sekitar tiga bulan lalu.
“Saya berharap tolong beri kepercayaan kepada BAZNAS untuk mengelola zakat profesi kita ini sebesar 2,5 persen. Bagi yang non-muslim tidak diwajibkan, tetapi khusus yang muslim,” ucapnya.
Didit menilai kinerja kepengurusan baru ini sudah sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka sudah mampu menyalurkan manfaat kepada hampir 2.000 orang penerima manfaat, meskipun dengan keterbatasan anggaran operasional.
“Bayangkan, baru tiga bulan mereka dilantik, tapi manfaatnya sudah dirasakan masyarakat kurang lebih hampir 2.000 orang. Itu luar biasa dengan kondisi yang serba terbatas,” puji Didit.
