PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Beberapa opsi diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait penyelesaian persoalan efesiensi anggaran, dinilai kurang tepat.
Hal ini terungkap dalam rapat terkait efesiensi anggaran antara TAPD dengan dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, yang terpaksa harus diskors.
“Ini kita skors dulu, memang pihak eksekutif telah mengajukan beberapa opsi, tapi DPRD meminta bahwa opsi-opsi yang ditawarkan eksekutif itu kurang tepat, karena itu banyak bersentuhan dengan masyarakat seperti Tunjangan Profesi Pegawai (TPP), kalau bisa TPP jangan diganggu dululah,” ungkap Ketua DPRD Babel, Didit kepada awak media usai rapat, pada Senin (21/4/2025).
Selain itu, diakui Didit ada beberapa point lain seperti seperti bantuan sosial, hibah, yang menurutnya tidak patut dipangkas.
