Hukum
Trending

Ketua KSBSI Cristian: Kami Akan Audiens Dengan PT Daux Cosmetic Terkait Pelanggaran UU No 13 Tahun 2003

REDAKSIBERITA. COM – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dapat berita mengenai PT.Daux Cosmetic telah terjadi penganiayaan terhadap buruh yang dilakukan salah seorang PT daux yang beralamat di jl. kecamatan Karangpawitan Kab.Garut. Rabu (26/12/2018)

Ketua KSBSI Cristian Kangae Keytimu SH

Ketua KSBSI Cristian Kangae Keytimu SH ketika ditemui disela-sela unjuk rasa KMB di halaman Gedung DPRD, Jalan Patriot Kec Tarogong kidul kab Garut,mengatakan bahwa “Pada hari Selasa kemaren saya mendapatkan laporan mengenai kasus PT Daux Cosmetic tentang adanya penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang manajernya yang berkebangsaan Korea terhadap buruhnya.”

Menurut Cristian ini adalah pelanggaran besar yang dilakukan PT Daux tersebut, selain itu pula KSBSI sering mendapatkan laporan dari beberapa pekerja di situ bahwa perusahaan tersebut terlalu banyak melakukan pelanggaran undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Cristian menegaskan bahwa kasus tersebut harus ditindaklanjuti baik oleh pemerintah kuhusnya dari Dinas ketenaga kerjaan Kabupaten ataupun Provinsi juga kepada rekan-rekan lainnya baik penggiat advokasi maupun pihak lainnya harus memonitor dan harus melihat apakah mereka itu sesuai menerapkan peraturan tentang undang-undang ketenagakerjaan di Kab Garut.

“kita akan tanyakan pada PT Daux apakah perjanjian perusahaan sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku, legalitasnya juga harus ada di setiap perusahaan dan kami akan mengadakan audisi dengan pihak PT Daux Cosmetic.” pungkasnya.

Ketua KSBSI Kabupaten Garut juga menjelaskan berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 ada dua hal tentang hubungan status pekerjaan terkait Pekerja waktu tertentu atau kontrak atau PTT.

“Undang-undang mengatur tentang perjanjian tertentu atau disahkan tentang karyawan tetap, apabila misalkan melakukan perjanjian antara pengusaha dengan pekerja dalam melakukan rekrutmen terhadap pekerja dan tidak melakukan surat pekerjaan kontrak kerja itu dianggap pekerja tetap.”jelasnya.

Dalam waktu dekat ini KSBSI akan melakukan audiensi dengan perusahaan tersebut dan melakukan advokasi bagi para buruhnya, menurutnya KSBSI harus mengungkap pelanggaran-pelanggaran ini jangan sampai terjadi lagi di Kabupaten Garut.

“Untuk itu mengenai legalitas secara normatif seluruh perusahaan khususnya di kabupaten Garut harus mengikuti segala aturan yang terkait undang-undang tentang ketenagakerjaan.” tuturnya

KSBSI siap melakukan advokasi karena di dalam tubuh KSBSI sendiri ada divisi advokasi dan semua anggotanya berprofesi sebagai pengacara atau advokat yang bersedia ikut serta menegakan hak-hak para buruh.  ( A. Solihin)

Editor Ahmad77

Related Articles

Close