Pemerintahan
Trending

Ketum DPP FPPG : Kejari Garut Harus Tegas Tangani Kasus BPNT ” Supremasi Hukum Sipil Benar-Benar Harus Diletakkan Di Tempat Yang Teratas”

REDAKSIBERITA.COM – Kejari Garut diminta serius menunjukkan konsekwensi hukum kepada para pejabat Pemkab Garut, Bank BNI , Oknum TKSK serta orang orang yang terlibat dalam kasus ini yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang , pnyelewengan dan penyimpangan diantaranya tersandung kasus dugaan Korupsi BPNT. Jumat (30/11/2018).

Hal ini membuat geram Ketua Umum DPP FPPG Asep Nurjaman , karena sampai saat ini Pihak Kejaksaan Negeri Garut tidak serius dalam menangani kasus BPNT.

Ketua Umum DPP FPPG kabupaten Garut Asep Nurjaman

Ketika diwawancarai oleh redaksiberita.com Asep Nurjaman KETUA UMUM DPP FPPG mengatakan bahwa, ” Kami hanya meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Garut harus benar benar tegas dan serius menangani kasus BPNT , karena program BPNT ini diduga menajadi ajang bancakan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

” jika kita telisik lebih dalam, penyaluran BPNT ini bertolak belakang dengan Pedum dan junkis BPNT. Karena teknis dilapangan Tim Koordinasi tidak berjalan dengan baik, ini yang mengakibatkan program BPNT menjadi amburadul dan tidak tepat sasaran”

Oleh karena itu, saya meminta kepada pihak kejaksaan negeri Garut harus segera melakukan kerja nyata dalam menegakkan hukum yang tegas dan memproses oknum oknum yang diduga bermain di program BPNT, ” tuturnya

” Saya sudah sabar menunggu dan menunggu agar kasus ini segera dituntaskan , jangan sampai Rakyat Garut menjadi korban atas kebijakn para oknum pejabat yang sudah menzdolimi rakyat “

Inilah dinamika hukum di Kabupaten Garut yang kita nikmati saat ini, dimana yang menanglah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai banyak uang, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum meskipun aturan negara mereka langgar,” sambungnya

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena seperti ini diperlukan adanya suatu reformasi hukum ditubuh Kejaksaan Negeri Garut yang dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan itu sendiri,” ujar Asep

” Dan dalam hal ini supremasi hukum sipil benar-benar harus diletakkan di tempat yang teratas.”

Kemudian saya meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut untuk segera menegakkan aturan yang tegas dengan segera menindak secara hukum Dinas Sosial , Bank BNI, TKSK, suplier dan oknum oknum aparat desa yang terlibat dalam penyelewengan Program BPNT, ” sambung Asep Nurjaman

” Kita harus tetap optimis dan terus mendukung supremasi hukum di Kabupaten Garut ini agar ada kemajuan secara nyata dan tegas yang dapat memberikan nilai positif dalam proses pengusutan kasus-kasus pungli dan korupsi pejabat-pejabat di lingkungan Birokrasi Garut.”

Kejari Garut harus melaksanakan dan menjadikan hukum sebagai alat dalam mensejahterakan masyarakat, dimana hukum harus dijadikan sebagai perubahan kearah kehidupan masyarakat yang lebih sempurna, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dengan kesadaran individu dan masyarakat, serta pemerintah tidak pandang bulu dalam memberlakukan hukum ditengah-tengah masyarakat, kemungkinan Kabupaten Garut menjadi Kota maju dengan kemajuan di segala bidang atau aspeknya bukan lagi menjadi suatu angan-angan belaka, Pungkas Ketua Umum DPP FPPG kabupaten Garut. (A.Solihin) 

Editor: Ahmad77

Related Articles

Close