REDAKSIBERITA — Spanduk pasangan calon Wali Kota–Wakil Wali Kota Pangkalpinang Molen –Zaki, yang bertuliskan ‘ingin berobat 100% gratis’ menuai pertanyaan publik.
Sejumlah warga menilai tagline tersebut hanyalah pengulangan janji lama program Kartu Pangkalpinang Sejahtera (KPS) di era Molen menjabat Wali Kota (2018–2023). KPS saat itu diklaim mencakup subsidi pendidikan, kesehatan gratis, hingga bantuan bahan pokok, namun hingga kini dinilai banyak pihak tak pernah berjalan sebagaimana dijanjikan.
Warga Pertanyakan Kartu Pangkalpinang Sejahtera (KPS)
Siti (38), warga Gerunggang, masih menyimpan brosur kampanye lama Molen. “Dulu dijanjikan ada KPS buat bantu sekolah dan berobat. Sampai sekarang kartu itu tak pernah kami dapat,” ujarnya.
Senada, Arman (44), buruh harian lepas di Rejosari, juga mengaku tak pernah didata sebagai calon penerima KPS. Padahal dirinya salah satu pendukung yang percaya akan janji Molen saat maju periode pertama.
“Kalau sakit, kami pakai JKN–KIS dari pusat. Soal KPS, kami belum pernah didata apalagi diberi kartu,” katanya.
Darto (52), warga Taman Sari, menegaskan hal serupa. “Yang kami rasakan ya Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas. Bagus, tapi itu program provinsi/pusat. KPS? Jujur, kami tidak pernah pegang.”
Nurhayati (21), Mahasiswi salah satu kampus di Bangka bahkan mempertanyakan transparansi anggaran jika memang sudah dilaksanakan.
“Kalau memang ada, seharusnya ada nama penerima, pagu APBD, dan SOP layanan. warga ingin bukti, bukan slogan.”ujarnya.
jejak digital di sejumlah media lokal menulis kritis soal KPS yang hanya tinggal janji. Media Seputar Indonesia menyoroti ketiadaan realisasi KPS meski kerap disebut di kampanye. Media Okeyboz menilai program ini hanya jadi jargon politik tanpa payung regulasi dan anggaran jelas. PEKATnews.id menyebut KPS tak lebih dari kartu simbolis tanpa kanal resmi
Fakta Layanan Kesehatan Gratis di Pangkalpinang
Berdasarkan data resmi, layanan kesehatan gratis di Pangkalpinang beberapa tahun terakhir lebih banyak bertumpu pada skema nasional, bukan pada KPS.
