Peristiwa
Trending

Lagi Lagi PT Daux Cosmetic Melanggar UU Tenaga Kerja Apakah Pemerintah Daerah Akan Diam Saja???

REDAKSIBERITA. COM – Pasca adanya tindakan penganiayaan kepada salah seorang pekerjanya tanpa alasan yang jelas berimbas kepada karyawan yang kini mengahadapi cuti sepihak tanpa ada alasan yang jelas dan kasus ini mendapatkan perhatian dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)

Christian Kangae Ketua KSBSI ketika diwawancara di kantornya Jalan raya Bandung-Garut Kecamatan Leles Kabupaten Garut menjelaskan tentang peran Pengusaha dan Buruh yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan banyak hal yang dilanggar oleh PT Daux Cosmetic. Sabtu (05/01/2019)

“Banyak terjadi pelanggaran yang bersifat mendasar mulai dari peraturan perusahaan sampai hak-hak buruh yang tidak diberikan,ungkapnya.

Oleh karena itu pihaknya akan mengadvokasi baik secara kelembagaan KSBSI maupun secara aturan hukum yang lainnya dan akan membawa persoalan tersebut ke ranah yang lebih tinggi.

“Jika memang PT Daux Cosmetic tidak mau membuat aturan yang menguntungkan ke dua belah pihak maka kami akan mempidanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan langkah pertama yang akan kami lakukan adalah membuat pelaporan atas nama karyawan PT Daux Cosmetic.” tegasnya.

Dan jika seandainya tidak ada itikad baik dari perusahaan bukan tidak mungkin buruh akan berdemo menuntut hak-haknya.

“Apabila demo dilakukan saya khawatir akan berdampak sosial dan melebar ke mana-mana bahkan mungkin akan terjadi sentimen anti etnis tertentu di Kabupaten Garut akan terjadi, ini yang seharusnya kita sikapi bersama.”  katanya

Keberadaan PT.Daux Cosmetic yang sudah beroperasi selama enam tahun sudah seharusnya dipertanyakan tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans baik pengawasan maupun pembinaannya karena selama enam tahub tidak pernah dibuatkan peraturan tenaga kerja dan aturan lainnya yang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan,” lanjutnya

Ketua KSBSI menambahkan bahwa pelanggaran sudah terlihat jelas dalam surat yang di berikan kepada karyawan yang akan di cutikan bahwa manajemen pt daux sudah salah bahwa uu no 13 tahun 2003 tidak mengatur tentang cuti ada juga di rumahkan yang mengatur tentang aturan karyawan yang di rumahkan.

” Secara aturan di rumah kan tidak di atur oleh undang undang tetapi di atur di dalam surat edaran kementrian tenaga kerja (semenaker) no 907 tahun 2004 yang mengikat untuk aturan di indonesia hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja harus secara maxsimal menghindari terjadinya phk”

Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Garut peduli dan turun tangan dan jangan hanya melihat kepentingan Investor asing saja tanpa melihat dampak dari sepak terjang mereka yang seenaknya menerapkan aturan sendiri tanpa menghormati kaidah dan kearifan lokal, pungkasnya. ( A. Solihin)

Editor Ahmad77

Related Articles

Close