PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Penyaluran solar subsidi untuk nelayan diduga tidak tepat sasaran dan menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Oleh sebab itu, guna mencari kebenaran terkait hak nelayan tersebut, DPRD Bangka Belitung dipimpin langsung Ketua Didit Srigusjaya memanggil pihak PT Pertamina.
Seperti yang disampaikan Didit Srigusjaya di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026) menyebutkan banyak nelayan tidak mendapatkan jatah subsidi sesuai ketentuan.
“Subsidi nelayan solar nya hilang. Ada yang seharusnya dapat sebulan 2.000 liter, dapatnya hanya 800 liter. Bayangkan. Artinya, hak mereka untuk mendapatkan subsidi ternyata tidak tepat sasaran,” ungkap Didit.
Namun, pihaknya tetap mengapresiasi respons cepat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, GM Pertamina yang hadir dalam pembahasan itu.
Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan berkomitmen menyelesaikan pendataan nelayan yang berhak menerima subsidi dalam waktu 2 minggu kedepan, di mulai 1 Juli 2026.
“Setelah data ini didapat, kita akan undang. Sistem penyaluran dan pengawasannya akan melibatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ini agar ada efek jera, karena ini hak subsidi rakyat,” ujarnya.
Di kesempatan ini, Didit Srigusjaya juga menegaskan subsidi merupakan hak nelayan yang bekerja di laut dengan risiko tinggi. Ia meminta pihak yang tidak bertanggung jawab menghentikan praktik yang merugikan nelayan.
“Bayangkan mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak hanya untuk melaut mencari ikan. Apalagi jika subsidi yang harus mereka dapatkan tidak diterima. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” tegasnya.
