PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang turut menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Zoom Meeting, yang diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini mewakili Wali Kota Pangkalpinang, pada Selasa (5/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Juhaini memaparkan sejumlah capaian positif terkait stabilitas harga di wilayah Kota Pangkalpinang.
“Kota Pangkalpinang tercatat terendah kedua dari 10 kota yang menjadi sorotan utama dalam pemantauan inflasi nasional,” ujar Juhaini.
Rapat yang dipaparkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono memaparkan data inflasi tahun ke tahun (year-on-year) bulan April 2026, yang menunjukkan adanya disparitas atau kesenjangan yang cukup signifikan antar provinsi di Indonesia.
Meskipun inflasi inti secara nasional tercatat relatif rendah, kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu dinilai masih cukup tinggi dan perlu terus diwaspadai.
Provinsi dengan Inflasi Tertinggi:
– Papua Barat: 5,00 persen
– Papua Pegunungan: 4,89 persen
– Aceh: 3,85 persen
– Papua Barat Daya: 3,85 persen
– Papua: 3,80 persen
Sebaliknya, wilayah Sumatera dan Kepulauan mencatatkan inflasi paling rendah.
