PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah, Izin Usaha Pertambangan dan kawasan hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Babel yang digelar di Kantor Gubernur Babel, Pangkalpinang, Rabu (10/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para Bupati dan Wali kota se-Provinsi Babel, baik secara luring (tatap muka) maupun daring (melalui Zoom), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Gubernur Hidayat Arsani yang memimpin langsung kegiatan menegaskan, pentingnya penataan ruang yang terintegrasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Langkah ini diperlukan guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyepakati revisi penataan ruang dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk yang sudah tidak efektif.
“PT Timah Tbk, pemerintah daerah, dan Kanwil BPN sepakat untuk merevisi tata ruang IUP yang tidak efektif. Lahan tersebut akan dikembalikan kepada daerah masing-masing agar daerah memiliki ruang untuk membangun dan mengembangkan potensi wilayahnya,” ungkap Gubernur Hidayat.
Menurutnya, pengembalian lahan ini sangat penting karena di lahan-lahan tersebut terdapat berbagai potensi komoditas lain, seperti pasir kuarsa, silika, kaolin, dan sebagainya.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus memberikan kepastian tata ruang yang lebih baik.
Langkah ini dilatarbelakangi oleh kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah serta memiliki potensi ruang yang sangat strategis.
