PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Ratusan massa dari Bangka Belitung Peduli dan Tempatan Bangka Belitung melakukan aksi damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada Senin (10/2/2025).
Kedatangan ratusan massa ini untuk kali ketiga, setelah dua kali sebelumnya mendatangi gedung wakil rakyat untuk beraudiensi agar segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait tata kelola dan tata niaga pertimahan, yang berakibat fatal karena penghitungan kerugian negara sebesar Rp 271 trilliun, sehingga adanya upaya penghitungan ulang terkait hal itu.
“Karena dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) tata kelola timah yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), berdasarkan hitungan Prof Bambang Hero mencapai Rp 271 trilliun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika menuntut tidak sesuai dengan hitungan tersebut, dan hakim menetapkan tidak seperti hitungan itu juga,” kata Koordinator Bangka Belitung Peduli, Natsir.
“Kami ingin pansus ini menghitung ulang kerugian negara itu, jika memang kerusakan lingkungan itu didakwa Tipikor apa dasarnya, sebab jika pasal pertambangan memang ada hukumnya,” ujarnya.
Diakuinya Tipikor itukan karena keterkaitan dengan PT Timah Tbk dengan pihak swasta, bukan dengan kerusakan lingkungannya.
“Artinya dalam kasus ini hukumnya abu-abu, sebab jika nanti masyarakat menambang dibilang korupsi, padahal mereka bertambang,” jelas Natsir.
“Desakan ini bukan tanpa sebab, karena saat ini kondisi perekonomian masyarakat semakin turun, apalagi kedepan akan menghadapi ramadhan dan lebaran serta penerimaan siswa baru, oleh sebab itu segera bentuk pansus nya demi masyarakat di Babel ini,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum Putra Putri Tempatan Bangka Belitung, Andi Kusuma mengatakan aksi damai ini agar DPRD mempercepat lahirnya pansus pertambangan.
“Apalagi sekarang ini butuh pemulihan ekonomi cepat, dengan adanya pansus pertambangan itu agar masyarakat bisa menambang di IUP PT Timah Tbk dijual kepada PT Timah Tbk atau mitra,” tukas Andi Kusuma.
