PANGKALPINANG, REDAKSIBERITA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), terkait program kerja 2025 dan RKPD 2026 yang nantinya akan dibahas terkait efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Eddy Iskandar juga meminta pengelolaan Pegawai Non-ASN (Honorer) dilakukan dengan teliti dan transparan, termasuk bagi pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN.
“Kami meminta pengelolaan Pegawai Non ASN (Honorer) dilakukan dengan teliti dan transparan, terutama bagi mereka yang tidak masuk dalam database BKN,” kata Eddy Iskandar, pada Selasa (11/2/2025).
“BKPSDMD harus bersikap terbuka dalam memberikan akses informasi kepada siapapun yang membutuhkan berkaitan dengan data Pegawai non ASN (Honorer), khususnya yang tidak masuk database BKN baik itu yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun maupun yang masa kerjanya belum 2 tahun,” ujarnya.
